Kekerasan sering muncul dari kompartementalisasi atau pengkotakan identitas, seperti agama, ras, atau status sosial, yang kemudian digunakan sebagai pembenaran untuk tindakan kekerasan. Perbedaan ini menjadi lebih tajam ketika kebijakan pemerintah secara tidak langsung menciptakan pembagian kelompok. Misalnya, pengelompokan penerima bantuan sosial sering kali menimbulkan kecemburuan di masyarakat, karena seolah memberi label "miskin" pada kelompok tertentu. Identitas tersebut, yang sebelumnya tidak terlihat, tiba-tiba menjadi alasan perjuangan saat hak-hak mereka mulai terancam. Saat kebijakan berubah atau dihapus, orang-orang yang merasa hak mereka terampas bisa melihat ini sebagai alasan untuk bertindak, termasuk dengan kekerasan. Fenomena ini menunjukkan bahwa identitas yang terbentuk oleh kebijakan dapat memicu konflik, terutama ketika masyarakat merasa identitas mereka diabaikan atau diremehkan.