Sisi Gelap Demokrasi
Kekuasaan dan Kelindan Kekerasan
Kekerasan dan kekuasaan telah menjadi pasangan abadi dalam kontestasi politik, seakan demokrasi tak lagi bisa dilepaskan dari bayang-bayang kekerasan. Di Aceh, insiden peledakan granat di rumah salah satu calon gubernur hanya menambah daftar panjang sejarah kekerasan dalam pesta demokrasi. Fenomena ini tak hanya terjadi di Aceh, Papua dan wilayah-wilayah lain di Indonesia pun kerap dilanda kekerasan saat pemilu berlangsung, didorong oleh politik identitas dan uang. Berdasarkan survei nasional, kekerasan berbasis SARA menjadi yang paling dominan, mencerminkan betapa rapuhnya demokrasi kita.
Model Mobilisasi Politik dengan Kekerasan
Premanisme dan politik patronase menjadi salah satu model mobilisasi politik berbasis kekerasan di Indonesia. Survei menunjukkan 50,77% kelompok preman terkait dengan kelompok politik tertentu, bertindak sebagai operator mobilisasi massa dan politik uang. Hubungan patron-klien ini saling menguntungkan: preman menjaga basis massa sementara politisi memberikan imbalan kekuasaan. Ironisnya, 57,69% dari preman ini terlibat dalam intimidasi saat pemilu, membuktikan bahwa kekerasan terorganisir telah memasuki ranah politik formal. Demokrasi yang terdesentralisasi memperburuk situasi, memberi ruang bagi elite lokal untuk melanggengkan kekuasaan dengan menggunakan kekerasan, meninggalkan rakyat dalam kondisi minim representasi yang sesungguhnya.
